-->
NaB6NaZ5NaV8Nat6NaN5Mqp4LSMkyCYhADAsx6J=
MASIGNCLEANSIMPLE103

Nomor Pengaduan Terkait Bantuan Sosial Pasca Covid-19 Bisa Melalui WA dan Email

Nomor Pengaduan Terkait Bantuan Sosial Pasca Covid-19 Bisa Melalui WA dan Email - Menteri Sosial membuka layanan pengaduan bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19. Masyarakat bisa menghubungi layanan melalui aplikasi Whatsapp di Nomor 08111022210 atau mengirimkan email ke bansoscovid19@kemensos.go.id. Anda bisa mengunjungi situs resmi terkait bansos di https://kemensos.go.id/.

Nomor WA dan Email diatas untuk digunakan oleh masyarakat yang tidak menerima Bantuan Sosial, baik itu berupa Bantuan PKH dan Sejenisnya. Nomor ini tidak untuk menerima Telepon, hanya untuk pesan Whatsapp saja. Dan nomor tersebut juga bukan untuk melayani pendaftaran penerima Bantuan Sosial atau bansos.

Jika Masyarakat ingin mengadukan terkait dapat atau tidaknya bantuan Pasca Covid-19 ini. Masyarakat cukup untuk mengirip pesan kebagian Bansos Kemensos dengan mencantumkan Nama, KTP, Alamat lengkap dan Aduan terkait bantuan tersebut.

Untuk BST pemerintah akan memberikan bantuan tunai sebesar Rp 600.000 per kepala keluarga (KK) per bulan. Bantuan diberikan bagi warga yang sudah terverifikasi terdampak pandemi Covid-19. BST adalah : Bantuan Sosial Terdampak Covid 19.

Bansos akan disalurkan selama tiga bulan berturut-turut, yang akan dibagikan langsung ke rumah warga. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program jaring pengaman sosial, sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19.

Juliari mengungkapkan, bantuan yang diberikan itu tidak akan merata ke seluruh masyarakat, karena pemerintah memprioritaskan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Ini perlu ditekankan juga, jadi bisa dalam satu RW berisi 100 KK, yang dapat bantuan hanya 20 keluarga. Karena memang data yang diterima seperti itu, jadi tidak mungkin semuanya dapat,” ujarnya. Data terkait warga yang berhak menerima bantuan tersebut didapat dari pemerintah daerah setempat, namun Kemensos juga melakukan verifikasi dari data terpadu. Dengan demikian, penerima bantuan yang sudah ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain, tidak lagi menerima bansos tunai.

Menteri Sosial Jualiari P Batubara, di Jakarta, Jumat (24/4/2020), berharap layanan hotline untuk pengaduan terkait bantuan sosial yang disalurkan Kementerian Sosial untuk masyarakat Indonesia bagi masyarakat tidak mampu, baik paket bahan makanan, dana tunai, maupun makanan siap saji, bisa diakses masyarakat.

Pembukaan hotline yang melayani pengaduan masyarakat untuk bansos tersebut sejalan dengan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (SE KPK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat. SE tersebut dikeluarkan 21 April 2020.

Menurut Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras, dalam SE KPK tersebut juga disebutkan, untuk meningkatkan peran serta masyarakat, dalam setiap pemberian bansos, kementerian/lembaga perlu menyediakan fasilitas layanan pengaduan masyarakat.

Fasilitas tersebut harus diupayakan agar mudah dan murah penggunaannya, termasuk memberikan informasi tentang tindak lanjut pengaduan yang ada. ”Jadi, layanan aduan tentang bansos Covid-19 sejalan dengan SE KPK tersebut,” kata Hartono.

Dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (24/4/2020), Hartono menegaskan, pada masa pandemi Covid-19 ada banyak bansos yang disalurkan, bahkan ada yang menyebut sebagai 9.000 pertolongan. Untuk menghindari penumpukan bansos pada satu keluarga tertentu, Kemensos memilah penerima bansos tersebut. Penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bansos sudah terdata baik. Kelompok yang perlu didata lagi adalah masyarakat penerima bantuan paket bahan makanan pokok dan dana tunai dari kelompok yang terdampak Covid-19 di wilayah Jakarta dan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), yang merupakan tambahan di luar penerima bansos yang sudah ada.

Untuk pendataan, Kemensos meminta kepada gubernur, bupati/wali kota di wilayah Jakarta dan Bodetabek terkait untuk mengusulkan data penerima bantuan sesuai dengan pagu masing-masing. Untuk mempermudah pendataan, Kemensos memberika data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kepada daerah untuk memeriksa data masyarakat yang belum menerima bansos.

Setelah itu, pemerintah kabupaten/kota itu menyerahkan datanya kepada Kemensos. Data disampaikan lengkap dengan nama, alamat, nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor telepon. ”Karena ini (dana) adalah APBN, kita tidak boleh salah, kita tidak boleh asal-asalan dalam memberikan bantuan itu. Harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti begitu kita berikan bantuan karena tidak didukung data yang jelas, ini jadi masalah. Kita tidak mau seperti itu,” ucap Hartono.

Semua data penerima bansos yang masuk akan divalidasi dan diverifikasi kembali. Data itu juga akan dimasukkan dalam DTKS baru. ”Harus jelas namanya, alamatnya, NIK, supaya nanti begitu kita akan menyalurkan nanti tidak salah,” kata Hartono.

Saat pertemuan secara daring dengan Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Kemensos mendapat masukan soal warga yang merantau di Jabodetabek untuk masuk dalam penerima bantuan. Guna membantu mereka, Kemensos juga membuka hotline khusus Bansos Covid-19 supaya tidak terjadi penumpukan penerima bansos atau warga  yang mengadu. ”Begitu juga kalau ada yang tercecer bansos, silakan ke hotline, kami akan merepons, menjawab, mencarikan solusi, dan sebagainya,” kata Hartono.

Agar tidak ada yang tercecer, pemerintah daerah juga diminta bantuan untuk mengusulkan nama-nama warga yang menerima bansos. ”Harus betul-betul disisir, mencari orang yang belum mendapat bantuan sama sekali. Harus cepat, tapi harus tepat,” katanya.

Sumber : bebas.kompas.id
Share This Article :
Moh. Shahibul 'Ulum

Seseorang yang paham dengan dunia teknologi,parabola,pendidikan,operator, media sosial,paket internet. dan parabola sesuai dengan skill yang di miliki.

3673083153873386998
.....KLIK 2X (CLOSE).....