Aulaku.Com-Media Informasi Ter-update

4/17/2021

20 Titik Penyekatan di Jatim Jangan Mudik Bila Tak Ingin Diputar Balik

20 Titik Penyekatan di Jatim-Kepala Polisi Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Istiono, kini mengimbau masyarakat untuk tidak pulang sebelum 6 Mei 2021. Sebelumnya, kebijakan Istiono dikritik dengan membolehkan warga pulang sebelum 6 Mei.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan, pihaknya akan mengikuti aturan Mabes Polri. Di Jawa Timur, ada tujuh titik yang mengisolasi perbatasan Jawa Timur.

Aulaku.Com-20 Titik Penyekatan di Jatim Jangan Mudik Bila Tak Ingin Diputar Balik

Selain itu, kata Gatot, Ditlantas Polda Jatim juga membagi kawasan dengan kawasan titik isolasi. Gatot mengatakan, rayonisasi ini dimaksudkan agar orang tidak menyeberang ke rayon lain.

Sementara itu, Gatot menambahkan, pihaknya akan menindak tegas aparat kepolisian yang membebaskan para pemudik tersebut. Ini seperti pernyataan Kakorlantas.

“Kami akan menindaklanjuti kebijakan yang ada. Kalau ada aturan seperti itu, kami akan menindaklanjuti apa yang sudah dikeluarkan atasan kami,” ujarnya.

Sebelumnya, kata Gatot, jika menemui pemudik yang sedang melewati jalur tikus, petugas akan langsung menjungkirbalikkan pengemudi.

“Kalau ditemukan ada yang masih rusak, mereka nekat, kalau ketemu ada yang mencoba masuk pasti terpelintir,” kata Gatot.

Jalur tikus, lanjut Gatot, sedang dipetakan oleh pihaknya sesuai rayonisasi. Namun sebagian besar berada di perbatasan Jawa Tengah.

“(Batas luar jawa timur) kita hanya di beberapa tempat di perbatasan jawa tengah, kalau daerah paling timur hanya di ketapang banyuwangi. Kita jelas memblokir jalan tol yang masuk ke jawa timur, tikus ngawi. Rutenya, jalur Wonogiri-Pacitan terus ada juga. Yang masuk dari tempat lain akan dipetakan tim rayonasi, "kata Gatot.

Di manakah titik isolasi di Jawa Timur?

Berikut data 20 lokasi pemblokiran perbatasan kabupaten / kota dari Polda Jatim Dirlantas:

1. Perbatasan Gresik-Lamongan

2. Perbatasan Sidoarjo-Pasuruan

3. Perbatasan Mojokerto-Sidoarjo

4. Perbatasan Pasuruan-Probilinggo

5. Perbatasan Probolinggo-Situbondo

6. Perbatasan Pasuruan-Malang

7. Perbatasan Malang-Lumajang

8. Perbatasan Situbondo-Banyuwangi

9. Perbatasan Jember-Lumajang

10. Perbatasan Nganjuk-Jombang

11. Perbatasan Jombang-Mojokerto

12. Perbatasan Blitar-Kediri

13. Perbatasan Kediri-Malang

14. Perbatasan Bojonegoro-Tuban

15. Perbatasan Ngawi-Madiun

16. Perbatasan Madiun-Magetan

17. Madura sisi utara

18. Madura sisi selatan

19. Pintu masuk Tol Ngawi

20. Pintu masuk Tol Probolinggo

Sedangkan 7 titik terisolir di perbatasan Jawa Timur adalah

1. Perbatasan gerbang tol Ngawi-Solo

2. Perbatasan Ngawi Mantingan-Sragen

3. Perbatasan Tuban-Rembang

4. Perbatasan Bojonegoro-Cepu

5. Perbatasan Magetan-Karanganyar

6. Perbatasan Pacitan Donorejo-Wonogiri

7. Pelabuhan Ketapang Banyuwangi-Gilimanuk Bali


sekian informasi kali ini semoga bermanfaat dan membantu anda semua.

Pemberitahuan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK di Wilayah Kabupaten Gresik

Pemberitahuan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK di Wilayah Kabupaten Gresik - Sesuai dengan surat yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2021 mengenai PTM, maka guru bisa cek surat edaran PTM dibawah ini :

Pemberitahuan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK di Wilayah Kabupaten Gresik

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya vaksinasi Covid-19 terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan dan kurang optimalnya pembelajaran jarak jauh serta resiko “learning loss”, maka dengan berdasarkan :

  1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 420/11350/101.1/2020 tanggal 9 agustus 2020 perihal Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka Terbatas jenjang SMA/SMK/SLB di Jawa Timur;
  3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di masa transisi menuju tatanan normal baru pada kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gresik;
  4. Peta sebaran covid-19 per tanggal 15 April 2021 di Wilayah Kabupaten Gresik masuk dalam kategori zona kuning (diakses melalui Instagram Pemerintah Provinsi Jawa Timur, IG:@jatimpemprov).
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik akan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas jenjang SMA, SMK dan PK-PLK Negeri dan Swasta mulai hari Senin tanggal 19 April 2021:

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami harap saudara dapat mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini dengan protokol kesehatan secara ketat dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan jumlah siswa yang masuk setiap harinya tidak lebih dari 50% dari kapasitas yang tersedia;
  2. Pembelajaran dilaksanakan paling lama 4 jam pelajaran setiap hari termasuk kegiatan praktik tanpa ada waktu istirahat dan dilaksanakan dengan sistem bergantian (shift)
  3. Sekolah menyiapkan bangku di setiap ruang kelas sesuai dengan ketentuan yaitu 50% dari kapasitas yang tersedia;
  4. Selama pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah peserta didik membawa peralatan ibadah dan alat kebutuhan lainnya sendiri-sendiri.
  5. Pembelajaran tatap muka terbatas dipadukan dengan pembelajaran dari rumah, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan masing-masing sekolah;
  6. Sekolah wajib Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan secara penuh protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19;
  7. Sekolah telah melengkapi sarana dan prasarana untuk pelaksanaan secara penuh protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19;
  8. Semua warga sekolah wajib menerapkan:
a.Menggunakan Masker;
b. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
c. Menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik
9. Pembelajaran tatap muka terbatas wajib mendapat persetujuan dari Orang Tua/ Wali murid dan Komite Sekolah;
10. Sekolah wajib mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
11. Bagi sekolah yang belum melaksanakan vaksinasi
covid-19 melaporkan kepada Plt. Kepala Cabang melalui Kepala Seksi sesuai jenjangnya dan segera melakukan koordinasi dengan faskes terdekat;
12. Kepala Sekolah melakukan pematauan pembelajaran tatap muka terbatas dan melaporkan kepada Plt. Kepala Cabang melalui Kepala Seksi sesuai jenjangnya. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.


+++++++++++++++++++++++++++++++DOWNLOAD +++++++++++++++++++++++++++++++

Atau

+++++++++++++++++++++++++++++++DOWNLOAD +++++++++++++++++++++++++++++++

Sekian artikel mengenai Pemberitahuan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK di Wilayah Kabupaten Gresik.

4/16/2021

Berikut Ini Daftar Rekening Tunjangan Profesi Guru Dalam Keadaan Pasif Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur

Daftar Rekening  Tunjangan Profesi Guru Dalam Keadaan Pasif Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur-Sebagai persiapan pencairan TPG Guru Non PNS Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7233 Tahun 2020 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi Guru Madrasah Tahun Anggaran 2021 yang tahun ini tidak lagi ditangani oleh kabupaten tetapi sudah ditangani oleh provinsi masing-masing. 

Daftar Rekening  Tunjangan Profesi Guru Dalam Keadaan Pasif Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur 

Tunjangan profesi guru dan kepala sekolah PNS non PNS yang telah dan belum dilampaui ditanggung oleh DIPA Dinas Provinsi Kementerian Agama.

Penerima tunjangan profesi mencetak dokumen yang dipersyaratkan untuk pembayaran tunjangan profesi melalui SIMPATIKA dan harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan,

Setelah dilakukan verifikasi data dan ditemukan beberapa rekening dalam keadaan pasif, jika saldo tidak segera ditambah maka pencairan dana sertifikasi tidak bisa masuk. Daftar Rekening Penerima Tunjangan Profesi Guru dalam Situasi Pasif di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dapat ---------- UNDUH DI SINI ---

THR AKAN CAIR LEBIH AWAL BERIKUTNYA KISARANNYA ! KABAR BAIK BAGI PNS

THR AKAN CAIR LEBIH AWAL BERIKUTNYA KISARANNYA ! 
KABAR BAIK BAGI PNS 

Sesuai dengan peraturan pemerintah maka pihak pemerintah akan memberikan tunjangan hari raya untuk pegawai negeri sipil secara penuh pada tahun ini mengingat tahun kemaren telah di pangkas karena pandemi Covid-19
Pihak Sesmenko perekonomian RI menyatakan bahwa pencairan kali ini di lakukan lebih cepat sekitar 10 hari sebelum lebaran hari raya idul Fitri
Bagi yang ASN pun juga di menyatakan untuk di bayarkan 10 hari sebelum hari raya idul Fitri 
Tenggat waktu ini di anggap lebih cepat dari pada para pekerja swasta yang kebanyakan di berikan 7 hari sebelum hari raya
Jadi kira kira 10 hari terakhir Ramadhan baik ASN maupun karyawan swasta sudah bisa melakukan pembelanjaan lebih awal 
Dan sesuai dengan pernyataan menteri keuangan yang telah menyiapkan Anggaran THR PNS tahun ini dalam APBN 2021 dan sekarang pihak pemerintah telah menyiapkan aturan pencairan THR ini
Lalu untuk detail komponen tunjangan yang di terima oleh pihak abdi negara meliputi gaji pokok tunjangan keluarga tunjangan jabatan tunjangan umum dan tunjangan kinerja
Untuk masalah gajii yang akan di terima PNS itu akan di kategorikan dengan beberapa golongan yaitu dari masa kerja terendah sampai masa kerja tertinggi 


Berikut bentuk kategori dan golongan yang di kategorikan yaitu PNS golongan I masa kerja 0 tahun, menerima gaji Rp 1,56 juta per bulan. Sementara PNS golongan IV masa kerja 32 tahun, menerima gaji hingga Rp 5,9 juta

, dari PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.37 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja di lingkungan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Tunjangan kinerja yang diterima untuk jabatan terendah seperti pelaksana menerima Rp 5,36 juta Sementara itu, tunjangan kinerja tertinggi untuk jabatan tertinggi yakni Eselon I menerima Rp 117,3 juta.
Maksudnya ialah tunjangan yang akan di terima oleh PNS itu akan di gabungkan dengan gaji pokok dan tunjangan kinerja detail nominalnya sekitar Rp 6,92 jt untuk jabatan terendah dan 123,2 untuk jabatan tertinggi


Besaran THR yang diterima PNS di atas belum mencakup tunjangan-tunjangan lainnya yang dimasukkan dalam komponen gaji, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau umum tetapi sangat penting untuk dicatat bahwa tunjangan kinerja yang diterima PNS Direktorat Jenderal Pajak memiliki dasar penghitungan baru yakni memperhatikan Nilai Kinerja Pegawai (NKP), prestasi kerja, dan kontribusi pegawai

Maksudnya ialah tidak semua PNS Pajak mendapatkan tunjangan kinerja yang sama Hal ini dikarenakan basis penghitungan yang digunakan untuk pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja masing-masing PNS
Dan untuk simulasi yang dilakukan hanya mengacu pada satu instansi Setiap kementerian lembaga memiliki dasar sendiri dalam menentukan tunjangan kinerja bagi para pegawainya

Sesuai Dengan Ketetapan Kemnaker Berikut Besaran THR Lebaran 2021

Sesuai Dengan Ketetapan Kemnaker Berikut Besaran THR Lebaran 2021-Menurut ketentuan dari pihak kementerian ketenagakerjaan dan sesuai dengan SE nomor M/6/HK.04/IV/2021 untuk pelaksanaan pemberian tunjangan atau THR pekerja buruh perusahaan surat edarann THR di tujukan pada Gubernur di seluruh Indonesia.

Pemberian Tunjangan hari raya merupakan kewajiban yang harus di berikan kepada pekerja atau buruh
Isi edaran tersebut adalah pernyataan pihak menaker juga menegaskan pelaksanaan pemberian tunjangan sudah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan bagi pekerja atau buruh di perusahaan

Dan mengenai pemberian tunjangan dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan jelas Menaker

Dan untuk kategori penerima pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih
THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Dan untuk kisaran besar jumlahnya sesuai dengan  pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.

Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Menaker Ida meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.

Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan kata Menaker.

Menaker Ida mengatakan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan setempat 

Jadwal Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Simak Juga Perincian Materi Tes

AULAKU.COMKetua Panselnas Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021 Bima Haria Wibisana mengungkapkan, pendaftaran CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 akan dimulai pekan ketiga Mei hingga akhir Juni. Namun, rencananya seleksi untuk CPNS dan PPPK formasi non-guru lebih dulu dilaksanakan yaitu dimulai awal Juli hingga Oktober.

Jpnn.com


Sedangkan PPPK formasi guru, kata Bima Haria, rencana dimulai bertahap pada pekan kedua Agustus hingga Desember 2021.

"Untuk pemberkasan NIP CPNS, PPPK non-guru dan guru direncanakan sampai Januari 2022," terang Bima Haria kepada JPNN.com, Rabu (14/4). Mengenai materi ujian, Bima Haria menjelaskan, untuk PPPK guru ditentukan oleh Kemendikbud melalui sistem UNBK. Sedangkan CPNS dan PPPK non-guru disiapkan dalam bank soal computers assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sama seperti tahun sebelumnya, lanjut Bima, untuk tes CPNS meliputi dua yaitu seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). SKD ini terdiri dari tes karakteristik pribadi (TKP), tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU). 

"Materi SKD CPNS ini disiapkan konsorsium perguruan tinggi yang sudah diakui kredibilitasnya. PPPK tidak diuji SKD," terangnya. 

Sedangkan SKB untuk CPNS dan PPPK, disusun masing-masing instansi pembina jabatan fungsional. Namun, naskah soal SKB tersebut harus sesuai standar tingkat kesulitan soal yang ditetapkan baik level jabatan maupun antarwilayah.

Naskah soal SKB ini, kata Bima Haria, harus disampaikan kepada Panselnas paling lambat 1 Juni 2021 untuk diintegrasikan dalam bank soal CAT BKN.

"Intinya BKN tidak mengurus naskah soal PPPK guru karena semua diserahkan ke Kemendikbud," ucap Bima Haria yang juga kepala BKN. Lantas apa saja materi yang akan diujikan kepada PPPK? Bima Haria mengatakan, rujukannya ada di PP 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Di mana, tesnya hanya SKB yang meliputi kompetensi bidang, manajerial, sosio-kultural, dan wawancara.  Masing-masing konten materi ujian baik CPNS maupun PPPK, lanjutnya, ada passing grade. 

Nah, passing grade ini ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo lewat peraturan pemerintah.